TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mencatat ada 27 ribu aplikasi milik pemerintah Indonesia. Aplikasi-aplikasi tersebut dimiliki oleh berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim mengatakan saat ini kementeriannya sedang berupaya mendorong transformasi digital di pemerintahan. “Karena apa? Di instansi pemerintahan itu berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Kemenpan ada 27 ribu lebih aplikasi,” kata Abdul Hakim dalam seminar nasional yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan pada Rabu, 12 Februari 2025.
Menurut Abdul Hakim, upaya menyederhanakan birokrasi yang bertumpuk-tumpuk dari keberadaan berbagai aplikasi itu bukan upaya yang mudah. “Karena teman-teman pasti sudah merasa nyaman dengan teknologi atau aplikasi yang ada, dan setiap tahun ada pemeliharaan atau bahkan mungkin penggantian, sementara kita inginnya adalah efisien, itu harus interoperability,” ucap dia.
Abdul Hakim menyampaikan keberadaan puluhan ribu aplikasi pemerintah itu membuat pelayanan instansi pemerintah cenderung rumit. Sebab, ketika masyarakat ingin menggunakan layanan berbasis teknologi dari pemerintah, mereka harus berulang kali mengunduh dan menggunakan aplikasi baru.
Maka dari itu, Abdul mengatakan Kemenpan RB mendorong adanya layanan yang lebih terintegrasi dan memiliki interoperabilitas. “Jadi ada beberapa langkah yang sudah kita mulai untuk menuju langkah besar sehingga nanti seluruh layanan publik itu bisa terintegrasi, di samping nanti juga terkait dengan layanan di sektor swasta,” ujar Abdul Hakim.
Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo saat masih menjabat juga pernah mengungkapkan jumlah aplikasi milik pemerintah sebanyak 27 ribu. “Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian dan lembaga ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Dia menilai kehadiran ribuan aplikasi tersebut justru tumpang tindih karena tidak terintegrasi. Jokowi mengimbau agar K/L menghentikan pembuatan platform-platform baru mulai tahun ini karena telah menelan anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Jokowi ketika itu menyampaikan 27 ribu aplikasi tersebut menghabiskan anggaran pemerintah hingga Rp 6,2 triliun. Pembengkakan anggaran itu terjadi karena pengembangan aplikasi ponsel dilakukan di setiap pergantian kepala instansi atau kepala daerah.
Jokowi menyampaikan informasi tersebut dalam acara peluncuran GovTech Indonesia INA Digital. Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah secara bertahap akan memadukan layanan dari masing-masing kementerian dan lembaga yang sekarang masih memiliki aplikasinya masing-masing.
Andika Dwi dan Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Paradoks Pemangkasan Anggaran, Fitra Rekomendasikan Prabowo Kurangi Jumlah Kementerian
