TEMPO.CO, Jakarta – Danang Girindrawardana masih mengingat janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelum terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI. Kala itu pasangan calon dengan nomor urut 2 tersebut sempat bernazar bakal membuka 19 juta lapangan kerja.
Menurut Danang, janji itu akan tercapai dengan penguatan industri dalam negeri, khususnya sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Namun Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengatakan kondisi dunia usaha hingga kini tak kunjung membaik.
Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB), misalnya, makin merosot. Satu dekade lalu porsinya sekitar 21 persen terhadap PDB, tapi kini hanya di kisaran 18 persen. “Ini situasi yang menunjukkan bahwa kapasitas industri kita menurun,” ujar Danang kepada Tempo, Jumat, 31 Januari 2025.
Di satu sisi, permintaan juga seret karena penurunan daya beli masyarakat. Banjir impor barang jadi dari Cina membuat sejumlah usaha domestik dari skala besar hingga UMKM makin tercekik. Belum lagi suku bunga acuan Bank Indonesia yang tinggi, membuat bunga pinjaman terkerek dan membebani pengusaha.
Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki 100 hari, namun Danang menilai belum ada arah kebijakan yang jelas untuk mendorong investasi. Tanpa peningkatan investasi, cita-cita Prabowo menciptakan belasan juta tenaga kerja baru bakal hanya janji politik belaka.
Apalagi saat ini, kata dia, pemerintahan masih fokus pada urusan nomenklatur setelah struktur kabinet berubah. “Pemerintah masih sibuk dengan mereformasi dirinya sendiri, masih butuh waktu untuk dinilai hanya dalam 100 hari pertama,” ucap Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) itu.
Tata kelola anggaran jadi sorotan. Pemerintah butuh dana besar untuk sederet program prioritas yang telah dijanjikan, seperti makan berizi gratis hingga swasembada pangan. Presiden, kata Danang, terlihat akan sedikit mengorbankan belanja pelayanan publik untuk kegiatan prioritas. “Kemudian ada proses pembiayaan birokrasi yang sangat gemuk.”
Prabowo mengawali pemerintahannya dengan menambah kementerian menjadi 48. Meningkat dibanding masa Joko Widodo yang sebanyak 34. Dengan demikian, jumlah kabinet era Prabowo menjadi yang terbesar pascareformasi. Sebelumnya Center of Economic and Law Studies (Celios) sempat menanalisis adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk.
Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, misalnya, memaparkan potensi kehilangan duit negara bahkan lebih tinggi dari pada itu. Musababnya, selain kabinet membengkak, beberapa menteri Prabowo memiliki wakil lebih dari satu. Belum lagi ada perubahan struktur kedeputian dan penambahan badan-badan baru. Dengan makin banyaknya komando, kepentingan juga semakin banyak.
Hal ini, kata dia, menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran. “Ketika kepentingan politik lebih kuat dibandingkan kepentingan memberikan layanan publik, pasti akan ada uang negara yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga APBN tidak akan maksimal untuk layanan publik atau kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya kepada Tempo, Jumat, 31 Januari 2025.
Efektifitas pengelolaan anggaran dari beberapa menteri juga diragukan. Dalam rapat bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat, 31 Oktober 2024, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memohon tambahan anggaran hingga Rp 20 trilun. Jumlah itu bahkan jauh lebih besar dibanding porsi anggaran kementerian HAM pada 2024 yang ditetapkan hanya Rp 64 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan hanya berselang 10 hari setelah dia resmi dilantik sebagai menteri. Pigai bukanlah satu-satunya menteri yang mengajukan tambahan anggaran setelah dilantik. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengusulkan tambahan dana Rp 48 triliun kepada Menteri Keuangan Sri mulyani Indrawati.
Maruarar mengatakan dukungan dana dibutuhkan untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Pagu yang tersedia untuk kementerian PKP pada 2025 hanya Rp5,1 Triliun. “Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun,” ujarnya lewat pernyataan resmi 16 November 2024.
Porsi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga diusulkan naik pada 2025. Menteri PU Dody Hanggodo meminta tambahan anggaran Rp 60,6 triliun dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada 3 Desember 2024. Dana tambahan ditujukan sebagai dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pemekaran provinsi di Papua.
Ekonom dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan usulan tambahan dana oleh para menteri makin menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Prabowo. “Meski pembangunan infrastruktur penting untuk pertumbuhan ekonomi, anggaran sebesar ini seharusnya dipertimbangkan dengan matang agar tidak semakin membebani keuangan negara,” ujarnya kepada Tempo.
Butuh Anggaran Besar untuk Belanja Pegawai dan Program Prioritas
Dalam 100 hari awal masa kerja kabinet, Prabowo telah berulang kali meminta para menteri untuk berhemat. Pada 7 November presiden meminta bendahara negara mengeluarkan arahan pemangkasan perjalanan dinas bagi kementerian dan lembaga hingga 50 persen.
Teranyar, kepala negara juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Lewat instruksi yang diterbitkan 22 Januari 2025 tersebut, pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran hingga Rp 306,6 triliun.
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 24 Januari lalu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan mengapa Prabowo memutuskan mengeluarkan arahan penghematan anggaran. Bermula dari kunjungan Presiden ke kantor pusat Kementerian Keuangan untuk melihat proses tutup buku akhir tahun 2024.
Prabowo menurut Sri melihat beberapa dokumen anggaran tahun 2025 dari Kementerian Lembaga. “Presiden juga menyampaikan, (ada) indikasi bahwa APBN perlu untuk dalam pelaksananya dilihat dari sisi efisiensi dan ketepatan sasaran,” ucapnya.
Penghematan, kata Sri, bakal diarahkan untuk program-program pemerintah. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, swasembada energi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dana yang tak sedikit. Mulanya pemerintah menetapkan Rp 71 triliun untuk program ini dari APBN 2025. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan butuh tambahan Rp 100 triliun lagi untuk memenuhi target penyaluran MBG. Penyebabnya, presiden ingin melakukan percepatan pemenuhan target 82,9 juta penerima.
Proyek-proyek pemerintah dan membengkaknya jumlah kementerian disebut dapat meningkatkan defisit APBN. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Namun Ekonom dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memprediksi defisit akan melebar hingga 2,9 persen dari PDB atau menembus Rp 800 triliun.
“Hal ini disebabkan oleh kenaikan belanja akibat program-program prioritas dan bertambahnya jumlah kementerian serta lembaga dalam kabinet Prabowo,” ucapnya.
Achmad juga menyoroti belanja pegawai 2025 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Buku Nota Keuangan APBN 2025, belanja pegawai ditetapkan Rp 521,4 triliun, naik Rp 60,6 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 460,8 triliun.
Sementara itu, belanja modal tahun ini hanya Rp 234.1 triliun atau turun dibanding 2024 yang sebesar Rp 338,9 triliun. “Peningkatan belanja pegawai ini semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor swasta dan masyarakat kelas menengah,” ujarnya.
Untung Rugi Kementerian Keuangan Langsung di Bawah Presiden
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan posisi Kementerian Keuangan yang kini di bawah koordinasi presiden langsung berpengaruh pada tata kelola anggaran.
Di era presiden sebelumnya posisi Sri Mulyani berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto. Namun setelah kabinet merah putih dibentuk, bendahara negara langsung berkoordinasi kepada Prabowo.
Sisi positifnya, kata Rizal, implementasi kebijakan lebih cepat dan efisien karena birokrasi yang dipangkas. Hal ini sudah terlihat di tiga bulan awal, saat arahan penghematan anggaran Prabowo langsung dieksekusi oleh Menteri Keuangan.
Sedangkan negatifnya, ada risiko sentralisasi dan hilangnya independensi. “Keterlibatan langsung presiden dalam menciptakan sentralisasi keputusan tentu saja berisiko mengurangi independensi kementerian keuangan, terutama dalam menjalankan fungsi sebagai teknokrat,” ujarnya.
Ekonom Indef Eko Listiyanto menyoroti batasan pemerintah yang diwakili oleh keinginan presiden dalam penggunaan APBN. Prabowo kata dia punya ambisi mewujudkan visi dan misi kampanyenya lewat program yang membutuhkan dana jumbo. “Ini berisiko terhadap anggaran kalau semua permintaan presiden harus segera direalisasikan,” ujarnya.
Eko berharap solusi dari anggaran semisal Makan Bergizi Gratis tak mengorbankan segala macam perencanaan perencanaan anggaran yang lain. “Jika ditanya butuh Menkeu seperti apa? yang bisa bilang tidak, artinya realistis dengan kondisi keuangan kita.”
Dalam rapat perdana dengan tiga wakil menteri dan pejabat Kementerian Keuangan, Sri Mulyani sempat memberi arahan terkait pengelolaan APBN. “Tidak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi,” ujarnya setelah resmi dilantik, 21 Oktober 2024.
Seperti diketahui pendapatan negara pada APBN 2025 ditargetkan naik menjadi Rp3.005,1 dari Rp 2.996,9 triliun. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Sujantoro mengatakan arah kebijakan fiskal 2025 akan difokuskan untuk tiga hal. Yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi penguatan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah.
Dia mengatakan Kementerian Keuangan telah menyiapkan strategi ekonomi dan fiskal untuk mengatasi gejolak ekonomi yang berdampak pada pengelolaan anggaran. “Di antaranya melakukan transformasi ekonomi dengan penguatan human capital, hilirisasi, mendorong investasi yang berorientasi ekspor, pengembangan ekonomi hijau, serta ketahanan pangan dan energi,” kata Sri Mulyani.
Pilihan Editor: Dampak Penghematan Belanja Pemerintah ke Bisnis Hotel
