1. Cerita Bos Kopi Tuku, 6 Tahun Menabung buat Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Cipete Raya
PT Karya Tetangga Tuku, selaku pemegang merek Toko Kopi Tuku, resmi membeli hak penamaan atau naming rights Stasiun Cipete Raya. Dengan kerja sama pembelian hak penamaan itu, kini merek Kopi “Tuku” ada di belakang nama stasiun tersebut menjadi “Stasiun Cipete Raya Tuku”.
Meski CEO & Founder TUKU Andanu Prasetyo pelit bicara mengenai jumlah dana yang dia gelontorkan untuk pembelian hak penamaan itu, dia mengaku butuh enam tahun untuk bisa mewujudkan kerja sama ini.
“Jadi bisa dibilang akhirnya setelah enam tahun kami menabung, kami yang awalnya hanya berkhayal yang hanya punya toko di belakang, bagaimana kami bangga dan bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain rasa syukur atas kesempatan untuk bisa merayakan usia ke-10 tahun dengan membangun sebuah simbol di bangunan yang besar ini dengan tulisan Cipete Raya Tuku,” ujarnya saat peresmian di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Selengkapnya klik di sini.
2. Ini Alasan Elpiji 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menata ulang distribusi elpiji 3 kilogram (kg) untuk memastikan ketepatan sasaran. Salah satu langkahnya adalah menghapus pengecer.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan, mulai 1 Februari 2025, penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer akan dihilangkan. Agen resmi Pertamina dilarang menjual gas tabung melon ini ke pengecer.
“Jadi satu mata rantai, pengecer itu kan sudah tidak ada lagi. Jadi distribusi itu tercatat secara keseluruhan,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Selengkapnya klik di sini.
3. Kementan Akui Target Impor 2 Juta Sapi Ambisius, tapi Harus Dilakukan
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakui target impor dua juta ekor sapi indukan hingga 2029 cukup ambisius.
“Ini langkah besar, tentu. Ambisius, iya. Tapi ini yang harus kita laksanakan,” ujar Sudaryono usai rapat bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
Tujuan utama impor ini adalah meningkatkan produksi daging dan susu dalam negeri.
“Mau tidak mau peternak lokal kita harus kita dukung. Produksi dalam negeri akan kita dukung. Kemudian impor kita harus tekan,” kata Sudaryono.
Selengkapnya klik di sini.
4. Marak PHK di Media Massa, Wamenaker: Pesangonnya Jangan Dicicil…
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emmanuel Ebenezer (Noel) mengungkapkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) masih marak terjadi di media massa. Noel mengingatkan perusahaan media yang melakukan PHK terhadap karyawan agar tidak membayar pesangon dengan cara mencicil.
“Kita juga lagi fokus di kawan-kawan pekerja jurnalistik yang hari ini punya dampak PHK yang luar biasa. Karena kawan-kawan pekerja jurnalistik ini secara politik dan hukum terlindungi. Tapi kesejahteraannya terabaikan juga,” ujar Noel di Kantor Kemenaker, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
“Karena pekerja jurnalistik ini ada yang di-PHK, pesangonnya dikasih cicil-cicil. Mereka menerima di-PHK. Tapi jangan dicicil dong pesangonnya. Itu kan enggak bagus,” lanjutnya.
Selengkapnya klik di sini.
5. Hashim Djojohadikusumo Sebut Paris Agreement Tak Adil untuk Indonesia
Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menyoroti keputusan Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Iklim Paris setelah Donald Trump menjadi presiden.
“Kalau Amerika Serikat tidak mau menuruti perjanjian internasional (Paris Agreement), kenapa negara seperti Indonesia harus mematuhi (Paris Agreement)?” ujar Hashim dalam acara ESG Sustainable Forum 2025 yang dipantau secara daring, Jumat (31/1/2025), seperti dilansir Antara. Hashim membandingkan emisi karbon antara Amerika Serikat dan Indonesia.
Amerika Serikat menghasilkan sekitar 13 ton karbon per kapita per tahun, sedangkan Indonesia hanya 3 ton per kapita per tahun.
Menurutnya, angka itu menunjukkan Amerika Serikat adalah salah satu pencemar terbesar dunia, sementara Indonesia justru ditekan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. “Ini adalah masalah keadilan.
Indonesia 3 ton, Amerika 13 ton, dan Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap untuk dikurangi. Rasa keadilannya di mana?” ucap Hashim.
Selengkapnya klik di sini.