Selandia Baru melonggarkan aturan visa kunjungan untuk menarik lebih banyak digital nomad dalam upaya meningkatkan pariwisata dan ekonomi.
Dikutip dari The Guardian, Selasa (28/1), visa kunjungan kini memperbolehkan mereka yang ingin bekerja secara remote untuk pekerja luar negeri ketika mereka mengunjungi Selandia Baru hingga 90 hari. Visa dapat diperpanjang hingga 9 bulan, namun mereka harus membayar pajak selama jangka waktu itu.
Menteri Perkembangan Ekonomi, Nicola Willis, mengatakan aturan tersebut mempermudah digital nomad bekerja di Selandia Baru karena akan meningkatkan daya tarik negara sebagai tujuan wisata. Visa ini nantinya akan diberlakukan juga ke influencer, selama mereka dibayar oleh perusahaan luar negeri.
“Kami tidak akan kaya dengan menjual kepada diri kami sendiri,” katanya dalam pernyataan kepada media.
Ia juga ingin memberikan alasan yang baik kepada masyarakat dunia untuk berbelanja dan berinvestasi di Selandia Baru. Kampanye promosi akan ditargetkan kepada pekerja IT dengan kemampuan tinggi dari AS dan Asia Timur.
“Kami menginginkan lebih banyak kekayaan dan orang-orang bertalenta datang di gerbang kedatangan,” kata Wilis.
Wilis mengatakan, digital nomad bekerja untuk perusahaan asing supaya mereka tidak berkompetisi dengan warga Selandia Baru untuk pekerjaan lokal. Ia juga menyadari akan ada risiko mereka melanggar aturan, tapi manfaatnya lebih besar dari risiko.
“Kami tidak akan mengecek berapa banyak email yang mereka kirim atau berapa hari yang mereka habiskan untuk bekerja. Kami hanya ingin mereka di sini dan membelanjakan uang yang telah dihasilkan,” ungkapnya.
Ekonomi Selandia Baru mengalami tantangan selama pandemi COVID-19. HSBC mengatakan kepada media lokal bahwa Selandia Baru menghadapi kontraksi ekonomi GDP terbesar di antara negara maju mana pun pada 2024 karena tingginya suku bunga dan pengangguran.
Lebih dari 50 negara menawarkan visa digital nomad meski kehadiran mereka tidak selalu disambut. Warga yang tinggal di Spanyol, Portugal, dan Afrika Selatan mengkritisi peningkatan wisatawan dan digital nomad karena berkontribusi terhadap keramaian dan membebani pasar perumahan.
Kebijakan Selandia Baru ini menuai kritik dari juru bicara keuangan dari pihak oposisi, Barbara Edmonds. Ia mengatakan, kebijakan itu kurang informasi mengenai seberapa besar hal itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, kebijakan ini standar ganda.
Tahun lalu, pemerintah memperingatkan pegawai layanan publik bahwa bekerja secara remote bukan hak. Pemerintah juga memangkas hampir 10 ribu pekerjaan layanan publik untuk menghemat uang.
“Dengan satu tangan dia memohon agar warga asing datang ke sini untuk bekerja dari rumah, tapi mengimplementasikan kebijakan yang ketat pada pegawai negeri untuk menghentikan mereka melakukan hal yang sama,” kata Edmons.
“Kita memerlukan solusi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Bukan solusi jangka pendek,” pungkasnya.
