Sehari setelah dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025, Donald Trump langsung meneken puluhan perintah eksekutif (keppres/perpres), termasuk penghentian semua program bantuan luar negeri ke seluruh negara kecuali Mesir dan Israel.
Penghentian bantuan itu dilakukan selama 90 hari sembari melakukan tinjauan (review) apakah bantuan itu sejalan dengan kebijakan pemerintahan Trump.
“Semua kepala departemen dan lembaga yang bertanggung jawab atas program bantuan pembangunan luar negeri Amerika Serikat harus segera menghentikan kewajiban baru dan pencairan dana bantuan pembangunan ke negara-negara asing,” demikian bunyi perintah eksekutif yang ditandatangani Trump di Ruang Oval pada 21 Januari 2025.
Perintah Trump tersebut disusul dengan munculnya memo internal dari Kementerian Luar Negeri AS yang ditujukan pada para pejabat dan Kedubes AS di luar negeri. Isinya, perintah untuk menghentikan hampir semua bantuan luar negeri.
Pada 28 Januari, muncul lagi bocoran memo yang isinya Trump menghentikan sementara program-program hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan lainnya.
Dikutip dari BBC, memo ini menegaskan penangguhan bantuan luar negeri AS untuk negara-negara asing dan organisasi nonpemerintah atau LSM.
Di dalam dokumen itu, Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) AS, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan pengeluaran mereka konsisten dengan prioritas Trump.
Matthew Vaeth meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk menghentikan sementara program, antara lain mencakup “bantuan keuangan untuk bantuan luar negeri, organisasi nonpemerintah, DEI [Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi], ideologi gender ‘woke’, dan kesepakatan baru yang ramah lingkungan”.
Setiap lembaga diimbau untuk menangguhkan pemberian hibah baru sekaligus membekukan pencairan dana program yang sudah berjalan.
Memo itu juga menginstruksikan agar semua lembaga melaporkan program-program mana saja yang telah dihentikan pada 10 Februari.
Lalu apa dampaknya bagi Indonesia?
Indonesia juga merupakan negara yang banyak mendapatkan hibah/bantuan keuangan dan pinjaman dari AS.
Beberapa hari setelah Trump meneken perintah, USAID Indonesia mengunggah pengumuman di media sosialnya. Isinya membatalkan beberapa lowongan pekerjaan kontrak karena keterbatasan anggaran.
USAID Indonesia adalah adalah perwakilan dari United States Agency for International Development (USAID) di Indonesia. Sedangkan USAID adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan pembangunan internasional dan kemanusiaan. Singkatnya, USAID adalah lembaga donor Pemerintah AS.
Di Indonesia, USAID bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (NGO/LSM) untuk mendukung berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, lingkungan, plus demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pengumuman USAID Indonesia bertanggal 24 Januari 2025 membatalkan lowongan pekerjaan untuk tiga posisi, yaitu:
1. Penasihat Penyakit Menular (Resident Hire USPSC Infectious Disease Advisor)
2. Spesialis Manajemen Proyek Tuberkulosis (Project Management Specialist – Tuberculosis)
3. Spesialis Manajemen Proyek Ketahanan Perkotaan (Project Management Specialist – Urban Resilience Lead).
Muncul PHK
Tak cuma membatalkan lowongan pekerjaan, penghentian bantuan oleh Trump juga dikhawatirkan memicu PHK bagi tenaga profesional di Indonesia yang terlibat dalam program-progam bantuan yang sebelumnya diteken pada era Joe Biden.
Sumber kumparan yang terlibat dalam proyek bantuan luar negeri AS di bidang kesehatan mengatakan bahwa saat ini semua staf di tempatnya bekerja sudah tidak boleh bekerja lagi terkait urusan kantor. Setidaknya, menurut sumber itu, ada 60-an proyek bantuan AS di RI.
Perintah stop operasi ini berlaku 90 hari senyampang dengan perintah Trump untuk mengevaluasi semua hibah dan pinjaman luar negeri AS apakah sesuai misi dan visinya.
Di media sosial, isu PHK ini juga mencuat. Ada yang mengaku kena lay off menyusul pengumuman USAID Indonesia yang membatalkan rekrutmen tenaga profesional karena keterbatasan anggaran.
Sejumlah Kementerian Terima Bantuan AS
Sejumlah kementerian di Indonesia menerima bantuan dari AS lewat USAID—lembaga donor Pemerintah AS. Misalnya, Kementerian Kesehatan RI pada 2020 lalu menandatangani kesepakatan kerja sama dengan USAID untuk periode 2021-2025.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Grant Implementation Agreement of the Health Portfolio between Ministry of Health and USAID (GIA).
Hibah GIA 2021-2025 terdiri dari 25 project activities yang melibatkan 11 Direktorat dan Pusat di Kementerian Kesehatan dan 1 Direktorat di Kemendikbud sebagai implementing agencies. Project activities tersebut mencakup Kesehatan Ibu dan Anak, HIV/AIDS, Tuberkulosis, Penyakit Tropik Terabaikan, Keamanan Kesehatan Global, Penguatan Sistem Kesehatan, dan penanggulangan Covid-19.
Kemendikbudristek pada era Nadiem Makarim juga menerima hibah dari USAID di bidang pendidikan dan pengembangan SDM.
Dalam pengumuman yang dilansir Kemendikbudristek pada 2021, kegiatan yang diatur dalam Grant Implementation Agreement (GIA) USAID Education and Workforce Development Portfolio adalah sebagai berikut:
1. Mitra Kunci Workforce Development Initiative diampu oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
2. Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI) diampu oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. One Health Workforce – Next Generation (OHW-NG) diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Setditjen Diktiristek);
4. Higher Education Partnership Initiative (HEPI) diampu oleh Setditjen Diktiristek; dan
5. Accelerating Work Achievement and Readiness for Employment 3 (AWARE3) diampu oleh Setditjen Diksi.
Demokrat Kecam Trump
Keputusan Trump membekukan bantuan luar negeri selama 90 hari bukannya tanpa kecaman. Politikus Demokrat menilai Trump berusaha merampas kendali anggaran dari Kongres. Sebab, dana hibah dan bantuan luar negeri itu sebelumnya telah disetujui Kongres sebelum Trump dilantik.
Senator Demokrat Patty Murray menyebut kebijakan Trump sebagai “langkah yang kurang ajar dan ilegal”.
Belanja federal AS tahun ini mencakup lebih dari USD 3 triliun dalam bentuk hibah dan pinjaman, yang seluruhnya telah disetujui oleh Kongres.
