TEMPO.CO, Jakarta – Tempo meliput beberapa isu yang menjadi perhatian pembaca selama sepekan terakhir, terutama di ranah politik. Beberapa topik yang hangat diperbincangkan meliputi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat bertajuk ‘Indonesia Gelap’, reshuffle kabinet pertama di era Presiden Prabowo Subianto yang mencakup penggantian Mendiktisaintek, serta pelantikan dan retret kepala daerah.
Selain itu, polemik terkait Band Sukatani dan instruksi Megawati yang meminta kader PDIP menunda keberangkatan untuk menghadiri retret kepala daerah juga menjadi sorotan.
Berikut adalah berita politik sepekan terakhir.
1. Demo Indonesia Gelap
Mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi massa bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun demo tersebut sudah berjalan pada hari Senin, Kamis hingga Jumat pekan ini. Selain di patung kuda, demonstrasi ini juga dilakukan serentak di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Terdapat sejumlah tuntutan untuk pemerintah yang dibawa oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tersebut. Salah satunya adalah mengadili mantan presiden ketujuh, Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam laporan Tempo berjudul “Aksi Indonesia Gelap: Konsolidasi Mahasiswa untuk Demonstrasi Akbar 20 Februari 2025,” Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengungkapkan bahwa aliansi mahasiswa akan mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Beberapa tuntutan yang diajukan mencakup pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, transparansi status pembangunan, transparansi dan evaluasi program makan bergizi gratis, penolakan revisi Undang-Undang Minerba, penolakan dwifungsi militer, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta tuntutan untuk menangkap dan mengadili mantan presiden Jokowi.
“Kami menilai terdapat andil Jokowi dalam kegagalan pemerintahan ini,” ucap Herianto saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan telah menang saat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui massa aksi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025. Kehadiran Mensesneg itu menghentikan amarah mahasiswa yang sebelumnya sempat mendorong barrier beton saat unjuk rasa berlangsung. “Kita buktikan hari ini, mahasiswa yang ada di Patung Kuda hari ini, menang,” kata salah seorang orator massa aksi melalui pengeras suara.
Adapun kehadiran Mensesneg untuk menemui massa aksi itu atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa menolak untuk pergi dari lokasi aksi sebelum pihak Istana Negara menemui mereka.
Prasetyo mengklaim bangga atas demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa karena sudah berani memperjuangkan aspirasinya. “Bagi saya apa yang saudara perjuangkan adalah bagian yang selama ini kami perjuangkan,” kata Prasetyo, di atas mobil komando massa aksi.
2. Reshuffle Kabinet Mendiktisiantek
Dalam reshuffle kabinet pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih yang belum genap 4 bulan ini, Prabowo melantik akademisi, Brian Yuliarto untuk menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Reshuffle ini dilakukan setelah lebih dari 100 hari pertama kabinet Prabowo bekerja. Beredar kabar sejak Rabu pagi, 19 Februari 2025 bahwa Satryo yang akan menjadi sasaran reshuffle. Pada sore harinya, Prabowo langsung melantik Brian sebagai Kemendiktisaintek di Istana Negara.
Sebelumnya, Satryo kerap mendapat sorotan masyarakat, terutama saat konflik internal di Kemendiktisaintek beredar luas di media sosial. Sorotan juga terjadi saat Kemendiktisaintek dikabarkan tidak akan mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ditunda sejak 2020.
Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengkhawatirkan pemangkasan anggaran tersebut dapat mendorong perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan tambahan. Upaya-upaya tersebut mesti dilakukan guna mendukung pengembangan perguruan tinggi setelah dana risetnya dipangkas. “Kalau nggak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi X di Kompleks Parlemen pada Rabu, 12 Februari 2025.
3. Pelantikan dan retret kepala daerah
Presiden Prabowo Subianto melantik kepala daerah dari seluruh Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Kepala daerah itu dikumpulkan di halaman depan Monumen Nasional sebelum akhirnya masuk ke area Istana secara berbaris. Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Retret dijadwalkan akan digelar selama satu pekan dari 21 hingga 28 Februari 2025.
Menurut Prabowo, pelantikan kepala daerah tersebut momen bersejarah. Dalam pidatonya, ia mengatakan, yang dilantik berjumlah 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 Bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil walikota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. “Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara,” katanya.
Prabowo mengatakan, bahwa kehadiran seluruh kepala daerah ini menunjukkan besarnya bangsa Indonesia. “Bahwa bangsa kita yang demikian besar yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia. Bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis.”
Prabowo juga mengingatkan, bahwa setelah pelantikan akan langsung berlanjut retret. Retret awalnya dijadwalkan berlangsung selama 14 hari. Namun karena terdampak pemangkasan anggaran, hari pelaksanaan agenda tersebut harus dikurangi. Retret dijadwalkan akan digelar selama satu pekan dari 21 hingga 28 Februari 2025.
“Retret tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan retret kepala daerah digelar untuk membangun ikatan emosional serta kerja sama antar kepala daerah. Tito mengharapkan ada keselarasan para kepala daerah di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
4. Polemik Band Sukatani
Grup band bergenre punk asal Purbalingga, Sukatani, mengumumkan penarikan lagu berjudul “Bayar Bayar Bayar” dari semua platform pemutar musik. Salah satu lagu yang dirilis dalam album Gelap Gempita itu berisi kritikan terhadap polisi.
Pengumuman penarikan lagu itu disampaikan oleh personel band Sukatani di akun media sosial @sukatani.band pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam unggahan itu, dua personil Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti (gitaris) dan Novi Citra Indriyati (vokalis) menyatakan permintaan maafnya kepada Kapolri dan institusi kepolisian.
Mereka tampil tanpa topeng, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kedua personil Sukatani memang memilih untuk jadi anonim di depan publik.
“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, yang dalam liriknya (ada kata) bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial,” kata Lutfi.
Dalam pernyataan itu, dia mengatakan lagu itu diciptakan sebagai kritik terhadap anggota kepolisian yang melanggar aturan. “Lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” ujarnya.
Dia juga meminta pengguna media sosial untuk menghapus video atau lagu yang sudah terlanjur tersebar di sosial media. “Karena apabila ada risiko di kemudian hari sudah bukan tanggung jawab kami dari Sukatani,” ujar Lufti.
5. Instruksi Megawati minta tunda kepala daerah dari PDIP tunda ikut retret
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju agenda retret di Akademi Militer, Magelang. Instruksi ini sebagai respons dari penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Adapun instruksi Megawati tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025. Dalam surat yang dilihat Tempo tersebut diinstruksikan agar:
A. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025.
B. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
C. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya surat tersebut. Namun ia menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. “Mohon dikutip surat tanpa tambahan info apa-apa,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis malam.
Alif Ilham Fajriadi, Raden Putri Alpadillah Ginanjar,
Ananda Ridho Sulistya Nabiila Azzahra, Rizki Dewi Ayu, Salsabilla Azzahra Octavia, dan Hanin Marwah berkontrisbusi dalam tulisan ini
Pilihan Editor: Tanggapi Larangan PDIP, Demokrat: Retret Kepala Daerah Tak Boleh Diintervensi Kepentingan Parpol
