TEMPO.CO, Jakarta – Aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan Jawa Barat (BEM SI Kerakyatan Jabar) menuntut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Aksi Indonesia Gelap ini digelar di depan Gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin, 17 Februari 2025.
Salah seorang pengunjuk rasa aksi dari Front Mahasiswa Nasional, Ainul Mardhyah, menyampaikan mengalami masalah terkait pendidikan terkait pemotongan beasiswa afirmasi sebanyak 10 persen. Sebagai salah satu penerima beasiswa tersebut, Ainul mengatakan berhak untuk menuntut kebijakan ini. Dengan dipangkasnya anggaran pendidikan, kata dia, maka beasiswanya ke depan juga akan terkena dampak.
Ainul merupakan anak dari seorang buruh Tenaga Kerja Indonesia atau TKI Malaysia yang lahir di negeri tersebut dan kemudian berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi atau Adik.
“Beasiswa afirmasi pendidikan tinggi itu kan didapat dari hasil kerja buruh migran yang ada di Malaysia dan kebetulan saya sendiri dari Malaysia. Hak saya untuk menuntut menerima (beasiswa) Adik itu ada,” kata Ainul kepada Tempo pada Senin, 17 Februari 2025.
Ainul juga menyebut soal isu buruh migran. Ia menyebut, salah satu pemasukan terbesar Indonesia saat ini ialah dari buruh migran. Namun, menurutnya sampai saat ini perlindungan terhadap buruh migran masih belum ada dan belum jelas. Mulai dari mendapat pekerjaan yang tidak layak hingga perilaku kekerasan.
“Banyak sekali bekerja rumah tangga yang ketika dia pulang ke Indonesia, dia hanya tinggal namanya saja. Berarti apa? Mereka ditindas, dibantai gitu. Bahkan ada hidungnya patah, telinganya udah hilang dan segala macam. Dan itu tidak mendapatkan keadilan,” kata Ainul.
Ainul menyebut saat ini kondisi Indonesia masih berada di bawah jajahan dan feodal. Ia mengatakan dari segi politik dan kebijakan, Indonesia tidak terlepas dari kebijakan luar negeri serta perusahaan-perusahaan industri di Indonesia saat ini yang mayoritas milik negara asing.
Sementara menurutnya kondisi Indonesia yang setengah feodal bisa dilihat dari industri pertanian di perdesaan yang masih dimiliki oleh tuan tanah besar. Sementara itu, para petani miskin tidak mendapatkan haknya. “Bayangkan di tengah pertanian mereka bahkan makan aja susah,” ujar Ainul.
Ainul berharap, Indonesia dapat mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional, salah satunya di sektor pendidikan. Ia berharap bahwa Indonesia bisa mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat. Pendidikan Indonesia saat ini, kata dia, tidak ilmiah, tidak sesuai disiplin ilmu, dan tidak demokratis karena hanya masyarakat dengan ekonomi tingkat atas saja yang mampu mengaksesnya.
“Tidak demokratis karena hanya orang yang kaya saja bisa kuliah, maka saya menuntut untuk pendidikan itu hak demokratis, di mana baik dia miskin maupun kaya, semuanya berhak atas pendidikan karena itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan itu tanggung jawab negara,” kata Ainul.
Pilihan Editor: BEM SI Kerakyatan Jabar Gelar Aksi Indonesia Gelap: Kebijakan Rezim Prabowo-Gibran Ugal-ugalan
