![[POPULER PROPERTI] Nusron Minta Kantah Bekasi Cek SHM Warga Setia Mekar](https://collaborazian.com/wp-content/uploads/2025/02/2e1b3923d5c10e5e52245270f3cfb105.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com – Para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, harus merelakan rumahnya digusur.
Padahal, mereka mengaku telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.
Pengosongan lahan dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II terhadap 27 bidang tanah dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.
Terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku belum mengecek kasus penyebab Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 digusur.
“Gini-gini, saya belum cek kasuistiknya. Kalau orang mempunyai sertifikat hak milik (SHM), kemudian digusur, itu digusurnya karena apa? Karena diserobot atau karena kebijakan yang lain? Kita belum tahu,” ungkap Nusron Selasa (4/2/2025).
Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Jumat (7/2/2025).
Selengkapnya baca di sini Warga Setia Mekar Tetap Digusur meski Kantongi SHM, Nusron Minta Kantah Bekasi Cek Lokasi
Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Usaha (HGU) yang muncul setelah adanya peta kawasan hutan, maka hak tersebut harus dibatalkan.
Pernyataan ini merupakan kesepakatan antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
“Kalau dulunya ada sertifikat hutan, di peta hutan, kemudian muncul sertifikat hak milik atau HGU, maka harus hak miliknya atau HGU-nya dibatalkan. (Sehingga) dimenangkan hutannya,” kata Nusron.
Bagaimana dengan kejadian sebaliknya?
Jawabannya bisa dicek di sini Nusron-Raja Juli Bikin Solusi Tumpang Tindih Hak Kawasan Hutan
Pemerintah mendapatkan pinjaman dari World Bank (Bank Dunia) senilai 653 juta dollar AS atau setara Rp 10,4 triliun.
Pinjaman Bank Dunia ini sebelumnya diberikan kepada tiga pos yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
Setelah melaksanakan rapat, pinjaman bank dunia ini dibagi lagi untuk tambahan dua pos yakni Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Transmigrasi.
Lantas, berapa penerimaan dana bagi masing-masing pos?
Informasinya di artikel ini Hibah Bank Dunia Rp 10,4 Triliun Dubai untuk Lima Kementerian
