JAKARTA, KOMPAS.com – Perum Bulog telah menyerap 18.000 ton setara beras petani. Data terbaru itu dikeluarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 3 Februari 2025.
“Untuk awal 2025 ini, kita patut mengapresiasi Bulog karena serapannya sampai hari ini sudah lebih dari 18 ribu ton setara beras,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
Arief menegaskan, penyerapan itu juga harus mengikuti harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kilogram.
“Tidak ada kompromi. Tidak ada yang menyerap GKP di bawah Rp 6.500, termasuk swasta. Jadi jangan ada pengurangan akibat kadar air yang tinggi, akibat rendemen dan lain-lain,” kata Arief.
Baca juga: Anggaran Dipangkas Hampir 60 Persen, Bapanas Perkuat Koordinasi Online dan Program Ini
Detailnya, realisasi penyerapan Bulog sampai 3 Februari telah meraih angka 18.359 ton setara beras.
Jika ditelaah, total serap pada Januari 2025 berada di angka 14.389 ton. Angka ini mengalami eskalasi siginifikan hingga 133,5 persen dibandingkan Januari 2024 dan meningkat 109,3 persen dibandingkan total serapan Januari 2023.
“Timing penyerapan kita di 2025, mulainya akhir Februari, lalu Maret, dan April. Saat itu adalah momentum produksi padi kita meningkat,” tutur Arief.
Baca juga: Produksi Beras Diproyeksikan Capai 8,67 Juta Ton pada Awal 2025
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap tiga juta ton beras dari petani hingga April 2025.
Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 16 triliun untuk mencapai target tersebut.
“Saya jawab langsung, anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Dana kita stand by Rp 16 triliun,” ujar Wahyu usai rapat di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Wahyu menjelaskan, penyerapan tiga juta ton itu bisa dalam bentuk gabah kering panen (GKP) atau beras, tergantung kondisi di lapangan.
“Dalam prosesnya nanti tentu gabah kering panen berapa dan sebagainya, itu teknis,” kata Wahyu.
Baca juga: Ancam Penggilingan yang Tak Patuh HPP Gabah, Prabowo: Kalau Tak Mau Tutup Saja, Negara Ambil Alih
