KOMPAS.com – Sejak November 2024, miliarder teknologi, Elon Musk ditunjuk oleh Presiden AS, Donald Trump untuk memimpin departemen baru, yakni Department of Government Efficiency (Departemen Efisiensi Pemerintah) yang disingkat DOGE.
Sesuai namanya, tujuan lembaga itu adalah untuk memangkas birokrasi dan memotong segala anggaran yang dinilai memberatkan negara.
Akan tetapi, jabatan yang dipangku Musk agak berbeda statusnya. Menurut Gedung Putih, Elon Musk berstatus sebagai “staff/pegawai khusus pemerintah”.
Baca juga: Elon Musk Jadi Menteri Departemen Efisiensi di Pemerintahan Donald Trump
Menurut aturan dari Departemen Kehakiman AS, pegawai khusus pemerintah adalah “siapa pun yang bekerja, atau diharapkan untuk betugas, kepada pemerintah dalam 130 hari atau kurang dari 365 hari”.
Ini bukan aturan baru di AS, melainkan sudah ada sejak tahun 1962 untuk mengakomodasi pekerja dengan ekspertis tertentu di pemerintahan.
Meskipun menjabat sebagai “PNS khusus”, orang terkaya di dunia ini rupanya tidak digaji sepersen pun oleh pemerintah federal AS, sebagaimana dilaporkan CNN.
Baca juga: Bos Perusahaan Teknologi Dunia Makin Sugih Sepanjang 2024, Elon Musk Terkaya
Lantaran tidak digaji, Musk tidak diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya secara publik.
“Sebagai pegawai pemerintah khusus yang tidak dibayar dan bukan perwira yang ditugaskan, Elon akan mengajukan pemaparan laporan keuangan (secara) rahasia,” kata juru bicara Gedung Putih.
“Dia juga akan diberikan arahan etik minggu ini, begitu pula dengan pegawai DOGE lain, akan mendapat perlakuan yang sama,” lanjutnya, dirangkum KompasTekno dari CBS News, Senin (15/2/2025).
Baca juga: Elon Musk Mau Beli Induk ChatGPT, Bosnya Menolak dan Tawar Balik X Twitter
Dalam aturan, disebutkan bahwa “pegawai khusus pemerintahan” diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan dalam waktu 30 hari setelah menjabat.
Apabila menerima gaji di atas tingkat GS-15 dan estimasi bekerja selama 60 hari, pegawai khusus wajib menyerahkan laporan secara publik.
GS-15 adalah tingkat gaji tertinggi dalam General Schedule (GS), yakni sistem penggajian utama untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) di AS. Adapun gaji untuk GS-15 di tahun 2024, diperkirakan sebesar 140.000 dollar AS (sekitar Rp 2,2 miliar) hingga 183.500 dollar AS (sekitar Rp 3 miliar) per tahun.
Baca juga: Intel Disebut Akan Dijual, Elon Musk Kandidat Pembelinya
Akan tetapi, apabila gaji yang diterima pegawai khusus lebih rendah dari GS-15 atau bahkan tidak digaji sama sekali, seperti Elon Musk, ia bisa mengajukan laporan secara rahasia.
Sebagai pegawai khusus pemerintah, Musk dilindungi oleh undang-undang federal tentang konflik kepentingan, yang melarang pegawai pemerintah berpartisipasi dalam hal-hal yang akan memengaruhi kepentingan finansial mereka.
Buat banyak gebrakan kontroversial
Salah seorang sumber yang enggan diungkap identitasnya, mengatakan kepada CNN bahwa Elon Musk memiliki izin keamanan rahasia tingkat tinggi.
Selama menjabat sebagai petinggi Departemen Efisiensi, Elon Musk berkantor di kompleks Gedung Putih bersama dengan Presiden Donald Trump.
Ditunjuknya Musk sebagai salah satu pejabat pemerintah di AS tidak terlalu mengejutkan. Sebab, Musk merupakan salah satu pendukung sekaligus tim sukses Trump di pemilihan presiden (Pilpres) AS November 2024 lalu.
Baca juga: Pesan Tersirat Kehadiran Bos Apple, Facebook, Google, dan X di Pelantikan Donald Trump
Nah, sejak diberi mandat untuk memimpin DOGE, Musk mulai melakukan beberapa gebrakan, di mana beberapa di antaranya menimbulkan kontroversi.
Salah satunya adalah mepenutupan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dengan alasan efisiensi.
Baca juga: Trump dan Musk Mau Tutup USAID, Bill Gates: Jutaan Orang Bisa Mati
Selain itu, Musk juga menawarkan resign bagi para pegawai sipil. Mereka diberi pilihan untuk bekerja lebih tekun dengan segala kemungkinan kebijakan baru atau mengundurkan diri dari instansi tempat mereka bekerja.
Kebijakan ini disebut-sebut mirip dengan langkah Musk ketika awal-awal mengakuisi Twitter (kini menjadi X). Saat itu, ia memangkas banyak karyawan lama, termasuk CEO Twitter yang sedang menjabat saat itu, Parag Agrawal.
Terbaru, Trump juga mengonfirmasi bahwa Musk memiliki akses ke sistem pembayaran penting di Departemen Keuangan AS. Hal itu kemudian menimbulkan protes dari para serikat pekerja. Akan tetapi, Trump mengatakan bahwa apa yang dilakukan Musk, masih dalam koridor.
Baca juga: Emoji Sendok Disensor di AS lantaran Elon Musk
“Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuan kami. Dan kami akan memberinya persetujuan jika perlu. Jika tidak perlu, kami tidak akan melakukannya,” kata Trump.
