TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perum Bulog Sudaryono memberi tanggapan soal perombakan direksi perusahaan pelat merah tersebut. Sudaryono mengatakan tak ada hal istimewa dari penunjukkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
“Ini kebutuhan organisasi saja sih, enggak ada yang spesial sebetulnya,” ujar Sudaryono saat ditemui di Kementerian Pertanian pada Ahad, 9 Februari 2025. Sudaryono menilai penunjukkan Novi yang menggantikan Wahyu Suparyono itu murni karena rotasi jabatan.
Apalagi, kata Sudaryono, Wahyu Suparyono kini juga mendapat penugasan di tempat baru. “Kalau nggak salah di sektor keuangan, di sektor investasi, beliau juga backgroundnya kan dari akuntan,” ucap Wakil Menteri Pertanian itu kala ditanya di mana penempatan terkini untuk Wahyu.
Sudaryono juga menampik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memilih prajurit aktif Novi Helmy karena untuk mempercepat target Bulog menyerap 3 juta ton gabah petani pada April 2025. Sudaryono beralasan target itu sudah lama ditetapkan, kendati Wahyu dicopot setelah kurang dari 6 bulan menjabat sebagai Dirut Bulog. Ia menekankan bahwa pergantian jabatan itu adalah hal yang biasa. “Ini semua bukan sesuatu yang harus dihebohkan lah,” kata Sudaryono.
Sebelumnya Novi Helmy Prasetya membenarkan statusnya sebagai prajurit aktif meski telah resmi menjabat Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. “Ya masih aktif (prajurit),” ujar Novi saat ditanya status keanggotaan TNI-nya usai rapat soal evaluasi penyerapan gabah di Kementerian Pertanian pada Ahad, 9 Februari 2025.
Novi Helmy menjadi Dirut Perum Bulog berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Novi mengatakan patuh pada penunjukkan yang membuat perannya sebagai TNI mengalami perluasan.
Menurut Novi, ia dipilih untuk menggantikan Wahyu Suparyono sebagai Dirut Perum Bulog demi mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia tidak menjawab secara konkret apakah penunjukannya berasal langsung dari presiden atau menteri BUMN. “Untuk melaksanakan tugas ini supaya kita cepat swasembada pangan,” ucapnya
Pilihan Editor: Gurih Tambang Ormas Keagamaan
